Select Page
Ilustrasi larangan sepeda motor di DKI Jakarta. (ANTARA FOTO-Muhammad Adimaja)

Ilustrasi larangan sepeda motor di DKI Jakarta. (ANTARA FOTO-Muhammad Adimaja)

ATURAN LARANGAN MOTOR MULAI DISOSIALISASIKAN

JAKARTA – Larangan motor memasuki kawasan tertentu bukanlah hal baru. Aturan ini sudah diberlakukan di kawasan Jl. Thamrin. Beberapa di antara netizen mungkin ada yang menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi yang sering digunakan terutama untuk bekerja. Bagi netizen yang bekerja di daerah Jl. Sudirman, Senayan dan Jl. Rasuna Said, Kuningan sebaiknya mulai mencari alternatif jalan atau jika tidak memungkinkan, mulai menggunakan moda transportasi lain karena muncul isu akan ada aturan larangan motor memasuki kawasan tersebut. Semenjak Senin 21 Agustus lalu mulai tersebar kabar bahwa akan ada pelarangan bagi motor untuk melintas di Jl. Sudirman, Senayan dan di Jl. Rasuna Said, Kuningan.

Sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia1 dan Kumparan2, Pelarangan tersebut akan dijadwalkan berlaku mulai jam 6:00 WIB sampai jam 11:00 WIB. Sosialisasi dari aturan tersebut dimulai pada tanggal 21 Agustus 2017 dan akan berakhir bulan depan yaitu pada 11 September 2017.  Setelah sosialisasi berakhir, selanjutnya akan dilakukan uji coba pelarangan perlintasan motor di Jl. Sudirman mulai tanggal 11 atau 12 September 2017 selama 30 hari sampai dengan tangal 10 Oktober 2017.

“Untuk mengoptimalkan kinerja lalu lintas jalan pada kawasan, kondisi dan waktu tertentu, Pemda DKI bekerja sama dengan stakeholder lainya akan memberlakukan pembatasan lalu lintas atau ruang gerak sepeda motor,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, dalam keterangan yang diterima Kumparan (kumparan.com). Budiyanto, menyebutkan pembatasan bagi sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman diberlakukan berdasarkan usulan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

PENGAMAT MENYAYANGKAN KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF

Namun, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan berpendapat bahwa aturan larangan motor tersebut bersifat diskriminatif. Dia menyarankan pemerintah untuk berfokus terlebih dahulu terhadap pembangunan transportasi massal, sebelum mengeluarkan aturan seperti ini. Menurut Tigor angkutan massal di ibu kota selama ini masih sulit diakses. “Angkutan di Jakarta selama ini masih kurang layak dan enggak mudah diakses. Saya saja lebih sering gunakan ojek online,” imbuhnya.

Perbaikan angkutan massal, lanjut Tigor, dapat dilakukan dengan integrasi pada teknologi. Misalnya dengan membangun angkutan kota (angkot) berbasis teknologi seperti ojek online. Perbaikan ini dinilai Tigor memudahkan pengguna memanfaatkan angkutan massal sesuai kebutuhannya. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya akan terus mengkaji keefektifan pelarangan sepeda motor di jalur-jalur protokol tersebut.

Pemerintah akan menyediakan bus yang mengangkut pengendara motor

Meski akan ada pembatasan jenis kendaraan atau larangan motor untuk melintasi ruas jalan tersebut, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan bahwa nantinya akan ada bus yang mengangkut pengendara sepeda motor. “Untuk memperlancar program tersebut Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan PT TransJakarta akan mempersiapkan shuttle bus dan layanan pengumpan atau feeder serta bekerja sama dengan pengelola gedung untuk fasilitas parkir,” sebutnya.

Semoga saja kebijakan ini bisa menjadi solusi bagi kemacetan Jakarta.

Sumber:

Baca info menarik lainnya di sini.